Gresik, Damarcakranews.id- Dalam sidang lanjutan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor register 38/Pdt.G/2026/PN Gsk, kursi Tergugat I (T1), yakni Jaksa Agung Republik Indonesia.
Sidang pembacaan gugatan perdata PMH no. 38 di pengadilan negeri gresik yang tidak di hadiri oleh Jaksa agung RI dan kajati surabaya sebagai tergugat. Selasa 28/7/2026.
Pengugat mengajukan gugatan kepada para pihak.
• Jaksa Agung Republika Indonesia beralamatkan jalan panglima Polim no 1 11,Rt.11 Re. 7 . Kramat pela kebayoran baru. Jakarta selatan
• Tergugat I. kepala kejaksaan tinggi jawa Timur . Jalan Ahmad Yani 54-56 ketingtang kec. Gayungan surabaya
• Tergugat II. kepala kejaksaan negeri gresik. Jalan perum permai no. 2 kembangan kebomas gresik
• tergugat III. kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri gresik. Jalan perum permaibno. 2 kembangan kebomas gresik.
Adapun duduk permasalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan atas dalil-dalil. “Para pengugat adalah sebagai pengurus yayasan usuhul hikma al-ibrohimi yang berdasarkan akta pendirian no 15 tangal 12 april 2007 beralamatkan desa manyarrejo kabupaten Gresik.
Para pengugat (pengugat 1 dan 3) ditahan dan tempatkan lembaga Pemasyarakatan gresik, jalan ranjana rani karangturi kecamatan gresik. Sedangkan pengugat 2 dalam tahanan rumah PP al-ibrohimi Rt, 4 Rw, 1. Desa manyarrejo kabupaten Gresik.
Sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan, uu no 20 tahun 2021 atas perubahan uu no 41 tahun 1999 jo pasal 20 huruf c, uu no 1 2023 tentang KUHP, para tergugat melaksanakan tugasnya tidak profesional mengigat pencairan dana hibah sebesar 400 juta rupiah dilakukan pada tangal 20 November 2019, sedangkan para tergugat tanpa bukti yang sah dalam pencairan dana hibah dicairkan pada 12 November 2019.
Maka dalam penyitaan tidak adanya bukti yang sah tergugat telah melakukan penyitaan aset milik pengugat yang tidak ada hubungan dengan dana hibah pemprov jatim 400 juta.
” Berdasarkan berita acara penyitaan pada tangal 25/8/2025 oleh para tergugattergugat. Aset yang ikut disita oleh para tergugat 1. Bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah 3 kavling, tanah milik zainur rosid yang tercatat dalam persil no. 6 kelas S. II nomer 4801dibuku C desa penganden kecamatan Manyar kabupaten Gresik dibeli oleh para pengugat tangal 13 November 2019. Akibat penyitaan tidak didasari hukum, melanggar prosedur yang dilakukan oleh para tergugat, maka tindak tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum.
Akibat penyitaan aset yang tidak ada hubungannya dengan bantuan dana hibah anggaran 2019 oleh pemprov jatim ( sebagaimana posita :12)yang dilakukan oleh para tergugat menyebabkan para pengugat kerugain material atau inmaterial, dan kerugian material yang dialami para pengugat sebesar 1 Milir, dan inmaterial sebesar 500 juta serta membebankan biaya yang timbul kepada para tergugat.
Menyatakan bahwa para tergugat telah memasangkan alat gelang GPS atau alat pengawas elektronik (APE) kepada pengugat zainur rosid dan meminta uang jaminan 10 juta dan penerimaan uang tanpa tujuan yang jelas serta tanpa memiliki dasar hukum yang sah yang merupakan perbuatan melawan hukum.
Sidang perbuatan melawan hukum (PMH) dikawal oleh tim PH dari perwadi.
Markacung, S.H., M.H.
Achmad Toha, S.H., M.H.
Mashudi, S.H., M.H.
Asmari, S.H.
Nur Yatim, S.H., M.H.
Zainul Ma’arif, S.H., S.E.
“Mashudi PH dari pengugat setelah sidang pembacaan gugatan di PN gresik saat ditemui awak media menjelaskan bahwa sidang hari ini pun sama tidak dihadiri oleh ketua Jaksa agung RI.
Jadi sidang hari belum bisa membacakan gugat perkara perdata PMH no. 38 dan dilanjutkan sidang ecrod minggu depan dengan agenda pembacaan balasan gugatan yang di ajuhkan oleh pengugat.
Dalam gugatan yang kami ajuhkan selaku tim pengugat ada beberapa poin yang saya rasa terlalu arogansi dari pihak penyidik kajari gresik dan terlalu memaksakan, sebenarnya obyek yang disita oleh penyidik tidak masuk dalam anggaran dana hibah 2019 yang diberikan pemprov jatim menjadikan bola liar bagi kami selaku tim PH Pengugat dan satu lagi untuk kesekian kalinya Jaksa angung tidak hadir dalam sidang PMH ini. Ucap mashudi
(Tim Redaksi)
